KDM Gaspol! LPM Didorong Jadi Motor Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Jabar

Laporan: Yopi

BANDUNG | SUARAGLOBAL.COM – Pesan keras sekaligus tantangan besar dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Organisasi kemasyarakatan tersebut didorong tidak sekadar hadir sebagai pelengkap, tetapi benar-benar turun tangan menjadi motor penggerak pembangunan desa dan kelurahan di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung resmi terpilih sebagai Ketua Umum DPP LPM RI periode 2025-2030.

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, berharap kepengurusan baru LPM mampu mengambil peran lebih besar dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berhenti di tingkat pemerintahan. Masyarakat melalui lembaga pemberdayaan juga harus diberi ruang untuk terlibat dan ikut memastikan pembangunan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan warga.

“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik,” ujar KDM.

KDM menginginkan LPM menjadi salah satu kekuatan masyarakat yang aktif mengawal berbagai kebutuhan pembangunan di tingkat paling bawah.

Mulai dari persoalan infrastruktur dasar seperti jalan dan sungai, hingga kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi perhatian.

Bagi KDM, desa dan kelurahan merupakan titik penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan Jawa Barat. Jika pembangunan di tingkat bawah bergerak cepat dan tepat sasaran, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.

LPM juga diharapkan ikut mengambil peran dalam mempercepat penyaluran pendanaan dari pemerintah provinsi ke desa.

Namun, pembangunan tersebut menurut KDM harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Artinya, percepatan pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kondisi lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

“Selain itu, LPM juga bisa ikut andil dalam percepatan penyaluran pendanaan dari provinsi ke desa. LPM juga diharapkan menjaga pembangunan desa berbasis lingkungan,” tegasnya.

Tak hanya berbicara soal jalan, rumah, listrik dan sungai, KDM juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, desa yang memiliki perekonomian kuat akan membuat masyarakat tidak mudah tergoda mencari pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar di kota maupun luar negeri.

Persoalan tersebut menjadi perhatian serius lantaran lemahnya kondisi ekonomi dapat membuka celah terjadinya perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

KDM bahkan mengungkap adanya kasus warga Jawa Barat yang bekerja di sebuah tempat hiburan di Maumere. Sebanyak 12 warga disebut mengalami persoalan serius, mulai dari upah yang tidak sesuai hingga dugaan penganiayaan dan pelecehan.

“Saya mohon maaf. Ada warga Jabar yang bekerja di tempat hiburan di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi,” jelas KDM.

Kasus tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan desa tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik.

Pembangunan manusia dan ekonomi juga harus berjalan beriringan agar masyarakat memiliki pilihan pekerjaan yang layak tanpa harus mempertaruhkan keselamatan ketika mencari penghasilan di daerah lain.

KDM kemudian mengarahkan sorotannya kepada persoalan sosial yang semakin mengkhawatirkan, salah satunya judi online.

Ia mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat mengurangi bahkan meninggalkan kebiasaan bermain judi online.

Besarnya perputaran uang judi online di Jawa Barat menjadi perhatian serius. KDM menyebut nilainya mencapai Rp2,5 triliun.

Fenomena tersebut dinilai berbahaya karena bukan hanya menyangkut kehilangan uang, tetapi juga berpotensi menghancurkan kondisi ekonomi keluarga.

Selain judi online, KDM turut menyinggung besarnya persoalan pinjaman online yang berkembang di masyarakat.

Karena itu, penguatan ekonomi masyarakat desa dinilai semakin penting. Masyarakat harus memiliki sumber penghasilan yang sehat dan berkelanjutan sehingga tidak mudah terjebak dalam lingkaran utang maupun perjudian.

Ancaman lain yang membuat KDM geram adalah peredaran obat keras seperti tramadol yang disebut sudah merambah hingga warung-warung di pedesaan.

Kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan karena desa seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang generasi muda.

KDM meminta persoalan tersebut tidak hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Masyarakat juga harus bergerak bersama melakukan pencegahan.

“Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekadar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan,” katanya.

Pesan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi LPM agar tidak hanya berkutat pada pembangunan fisik.

LPM diharapkan mampu menjadi bagian dari gerakan sosial yang menjaga masyarakat desa dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan komitmennya menjadikan LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa.

Namun, pembangunan yang dimaksud bukan semata-mata pembangunan yang dikendalikan dari atas.

Doli menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan arah pembangunan.

Menurutnya, kemajuan Indonesia harus dimulai dari desa. Karena itu, strategi pembangunan harus mulai bergeser dari pola sepenuhnya top-down menuju pendekatan bottom-up.

Masyarakat desa, kata Doli, harus menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan, merencanakan program hingga mengawal pelaksanaan pembangunan.

Pendekatan tersebut diyakini akan membuat pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

LPM pun diposisikan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah sehingga aspirasi warga tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan.

Doli juga mengingatkan bahwa pembangunan desa menghadapi tantangan yang tidak hanya berbentuk persoalan infrastruktur.

Berbagai ancaman sosial mulai menggerus kehidupan masyarakat desa dan harus mendapatkan perhatian bersama.

Ia menyebut penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta persoalan sosial lain sebagai ancaman yang harus dicegah sejak dini.

Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi melemahkan ketahanan masyarakat apabila tidak ditangani secara serius dan terintegrasi.

Karena itu, LPM diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan masyarakat yang ikut melakukan pencegahan sekaligus membangun kesadaran warga.

Dengan kepengurusan baru periode 2025-2030, LPM RI kini membawa pekerjaan rumah yang tidak ringan.

Pesannya jelas: desa tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.

Desa harus menjadi pusat gerakan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Dari jalan yang mulus, sungai yang tertata, rumah layak bagi warga miskin, akses listrik, ekonomi yang kuat, hingga perlindungan generasi muda dari narkoba, judi online dan berbagai ancaman sosial lainnya, semuanya membutuhkan gerakan bersama.

Dan dari Bandung, KDM kini menitipkan satu pekerjaan besar kepada LPM: jangan hanya menjadi lembaga yang hadir ketika pembangunan dimulai, tetapi jadilah kekuatan masyarakat yang ikut menggerakkan pembangunan hingga benar-benar dirasakan warga. (*)