Dua Dekade Bersama NU, Gus Rozin Dinilai Tak Bermasalah Administratif untuk Maju Ketum PBNU

Laporan: Ninis Indrawati

JOMBANG | SUARAGLOBAL.COM — Bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU kian menghangat. Nama KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menjadi salah satu figur yang diperbincangkan.

Bukan karena tiba-tiba muncul menjelang perhelatan lima tahunan NU. Jauh sebelum bursa calon Ketua Umum PBNU ramai dibicarakan, Gus Rozin telah melewati perjalanan panjang di berbagai jenjang organisasi Nahdlatul Ulama.

Dari badan otonom, lembaga, kepengurusan cabang, hingga wilayah dan pusat, jejak organisasi Gus Rozin membentang lebih dari dua dekade.

Jika dilihat dari aspek pengalaman kepengurusan, rekam jejak tersebut menjadi modal penting untuk memasuki arena pencalonan Ketua Umum PBNU.

Namun, pengalaman panjang bukan berarti tiket otomatis menuju kursi pucuk pimpinan organisasi. Di arena Muktamar, masih ada persyaratan administratif, mekanisme pencalonan, dukungan muktamirin, hingga keputusan forum yang harus dilalui.

Dengan kata lain, rekam jejak adalah modal awal, sementara forum Muktamar menjadi ruang penentuan.

Jejak Panjang dari Kader Muda hingga Pimpinan Wilayah

Perjalanan Gus Rozin di lingkungan NU tercatat cukup panjang.

Ia pernah menjadi Pengurus Pusat IPNU periode 1998–2001. Setelah itu, kiprahnya berlanjut di GP Ansor sebagai Pengurus Pusat periode 2000–2004.

Jejak tersebut kemudian berkembang ke ruang pendidikan dan pesantren. Gus Rozin pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua LP Ma’arif PBNU periode 2010–2013.

Tak berhenti di sana, kiprahnya berlanjut melalui Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU Jawa Tengah. Ia tercatat menjadi Ketua RMI NU Jawa Tengah periode 2013–2015, sebelum kemudian dipercaya memimpin RMI PBNU pada periode 2015–2021.

Di tingkat cabang, Gus Rozin juga pernah menjadi Mustasyar PCNU Kabupaten Pati periode 2019–2024.

Sementara di struktur PBNU, ia pernah menduduki posisi Katib Syuriyah PBNU periode 2021–2023.

Kini, pengalaman tersebut berlanjut di tingkat wilayah. Gus Rozin dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah periode 2024–2029.

Rentetan posisi tersebut menunjukkan bahwa perjalanan organisasinya tidak berlangsung dalam satu lintasan saja.

Ia pernah bersentuhan dengan dunia kaderisasi melalui IPNU dan GP Ansor, pendidikan melalui LP Ma’arif, pesantren melalui RMI, struktur cabang, kepengurusan pusat, hingga kepemimpinan wilayah.

Ketentuan Organisasi Jadi Salah Satu Pintu Masuk

Dalam pencalonan Ketua Umum PBNU, pengalaman organisasi menjadi salah satu aspek penting.

Ketentuan Anggaran Rumah Tangga NU serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Syarat Menjadi Fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Di antaranya berkaitan dengan pengalaman sebagai fungsionaris pengurus harian NU sesuai struktur kepengurusan.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai status jabatan politik, kepengurusan partai politik maupun organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, serta sejumlah ketentuan organisasi lainnya.

ART NU juga mengatur pengalaman yang diperlukan untuk menjadi bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pengalaman tersebut antara lain dapat berasal dari kepengurusan harian atau pengurus harian lembaga di PBNU, kepengurusan harian tingkat wilayah, maupun pengurus harian badan otonom tingkat pusat, disertai pengalaman pendidikan kaderisasi NU.

Jika ditarik ke belakang, perjalanan Gus Rozin bersinggungan dengan sejumlah ruang organisasi tersebut.

Pengalamannya di RMI memberikan pengalaman dalam struktur lembaga NU di tingkat pusat. Sementara posisinya sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah menjadi bagian dari pengalaman kepengurusan di tingkat wilayah.

Jauh sebelumnya, ia telah melewati fase kaderisasi melalui IPNU dan GP Ansor.

Bukan Karbitan Menjelang Muktamar

Di sinilah rekam jejak Gus Rozin menjadi menarik.

Namanya bukan muncul karena baru memasuki arena NU ketika Muktamar ke-35 mulai menjadi pembicaraan. Sebaliknya, perjalanan organisasinya telah dimulai sejak era ketika ia masih berada di lingkungan kader muda NU.

Lebih dari dua dekade kemudian, jalur pengabdiannya telah melewati banyak ruang.

Dari kaderisasi, pendidikan, pesantren, cabang, pusat hingga wilayah.

Pengalaman tersebut juga bersentuhan dengan persoalan pendidikan pesantren melalui keterlibatannya di Majelis Masyayikh.

Ruang ini memberikan pengalaman tambahan dalam melihat isu mutu, tata kelola, pengembangan kelembagaan dan pendidikan pesantren dalam konteks yang lebih luas.

Artinya, bila aspek pengalaman organisasi menjadi salah satu ukuran, Gus Rozin memiliki portofolio yang cukup berlapis.

Administrasi Terpenuhi Belum Berarti Tiket Ketum di Tangan

Tetapi ada satu hal yang tidak boleh disamakan: memenuhi persyaratan administratif tidak otomatis berarti menjadi calon Ketua Umum PBNU.

Ini bagian penting dalam membaca peta bursa Ketum PBNU.

Setelah aspek persyaratan terpenuhi, calon masih harus mengikuti tahapan dan mekanisme Muktamar.

Ketua Umum PBNU nantinya dipilih oleh muktamirin melalui mekanisme yang berlaku, termasuk musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Proses tersebut berlangsung setelah calon menyampaikan kesediaan dan memperoleh persetujuan dari Rais ‘Aam terpilih sesuai mekanisme organisasi.

Selain persyaratan normatif, dukungan struktur NU juga menjadi faktor penting dalam pencalonan.

Sejumlah pemberitaan mengenai bursa Ketua Umum PBNU menyebut adanya ketentuan dukungan sedikitnya 99 PCNU dan/atau PWNU untuk dapat ditetapkan sebagai calon.

Karena itu, antara “memenuhi syarat” dan “memiliki dukungan pencalonan” merupakan dua hal berbeda.

Di titik inilah pertarungan sebenarnya mulai terlihat.

Modal Pengalaman Bertemu Konsolidasi Daerah

Dengan rekam jejak panjang tersebut, modal Gus Rozin bukan hanya pengalaman administratif dalam struktur NU.

Ia juga memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai lapisan organisasi.

Menjelang Muktamar, Gus Rozin disebut aktif bertemu dengan sejumlah pengurus PWNU maupun PCNU. Pertemuan-pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan gagasan sekaligus mendengar aspirasi dari struktur NU di daerah.

Dalam kontestasi organisasi sebesar NU, komunikasi semacam itu menjadi bagian penting dari proses membangun kepercayaan.

Sebab Muktamar bukan sekadar pertarungan nama. Di dalamnya terdapat aspirasi cabang, wilayah, badan otonom, lembaga serta berbagai unsur organisasi yang memiliki kepentingan terhadap arah NU ke depan.

Maka, kemampuan membaca aspirasi akar rumput sekaligus menerjemahkannya menjadi gagasan kepemimpinan akan menjadi pekerjaan besar bagi siapa pun yang masuk dalam bursa.

Tantangan Gus Rozin Ada di Depan Mata

Dengan posisi sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah periode 2024–2029, Gus Rozin memasuki Muktamar ke-35 dengan pengalaman kepemimpinan wilayah yang masih berjalan.

Namun, pengalaman tersebut harus diterjemahkan menjadi kekuatan konsolidasi.

Jika dari sisi pengalaman organisasi relatif tidak menjadi persoalan berarti, tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan dukungan dari muktamirin dan struktur organisasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sinilah arena Muktamar akan berbicara.

Seberapa kuat komunikasi yang telah dibangun? Seberapa jauh gagasan kepemimpinan Gus Rozin diterima struktur NU? Dan apakah rekam jejak panjang tersebut mampu dikonversi menjadi dukungan nyata di forum Muktamar?

Pertanyaan-pertanyaan itu yang pada akhirnya akan menentukan perjalanan Gus Rozin di bursa Ketum PBNU.

Muktamar Jadi Panggung Penentu

Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Jombang menjadi momentum penting bagi NU untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan.

Nama-nama yang masuk bursa tentu membawa modal masing-masing.

Ada yang mengandalkan pengalaman struktural, ada yang membawa basis dukungan daerah, ada pula yang menawarkan gagasan pembaruan organisasi.

Gus Rozin datang dengan modal yang berbeda: perjalanan panjang melewati banyak simpul organisasi NU.

Dari IPNU, GP Ansor, LP Ma’arif, RMI, PCNU, PBNU hingga PWNU Jawa Tengah, perjalanan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam membaca kapasitasnya sebagai salah satu figur yang diperbincangkan dalam bursa Ketua Umum PBNU.

Namun, sekali lagi, rekam jejak bukan keputusan akhir.

Administrasi membuka pintu. Dukungan muktamirin menentukan langkah. Dan forum Muktamar menjadi tempat keputusan organisasi dibuat.

Pada akhirnya, siapa yang akan memimpin PBNU tidak ditentukan hanya oleh panjangnya daftar jabatan atau lamanya seseorang berada di dalam organisasi.

Yang akan diuji adalah kemampuan membawa gagasan, merajut komunikasi, mengonsolidasikan dukungan, sekaligus meyakinkan forum Muktamar tentang arah kepemimpinan NU ke depan.

Dan Gus Rozin kini memasuki arena itu bukan sebagai figur yang baru membangun pengalaman.

Ia datang dengan perjalanan panjang dari kaderisasi, pesantren, cabang, lembaga, pusat hingga wilayah yang telah ditempuh selama lebih dari dua dekade. (*)