Muktamar NU ke-35 di Jombang, Yenny Wahid Dorong NU Jadi Penguat Kesejahteraan Rakyat

Laporan: Ninis Indrawati

JOMBANG | SUARAGLOBAL.COM — Muktamar bukan sekadar panggung pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, forum tertinggi organisasi harus menjadi dapur perumusan gagasan besar untuk menjawab persoalan umat, masyarakat, hingga tantangan bangsa.

Pesan tersebut disampaikan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid saat menghadiri rangkaian Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Yenny berharap forum besar warga Nahdliyin tersebut tidak berhenti pada hiruk-pikuk kontestasi kepemimpinan. Ia ingin setiap keputusan yang dilahirkan benar-benar memiliki dampak bagi kemaslahatan masyarakat luas.

“Saya sangat berharap bahwa muktamar ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa membawa maslahat bagi masyarakat,” ujar Yenny.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa arah perjalanan NU ke depan harus tetap berpijak pada kepentingan umat.

Menurut Yenny, Muktamar Ke-35 NU merupakan momentum strategis untuk melakukan refleksi sekaligus menyusun langkah organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.

Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung cepat, Yenny menilai peran ulama tetap sangat penting.

Ulama tidak hanya memiliki tanggung jawab membimbing masyarakat dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Karena itu, ia berharap NU terus memperkuat kontribusinya dalam menjaga persatuan bangsa.

Bagi Yenny, kekuatan NU bukan semata-mata berada pada besarnya jumlah warga, melainkan juga pada kemampuan organisasi tersebut menghadirkan solusi dan menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat.

Pemerintah dan Rakyat Harus Saling Menguatkan

Yenny juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia meminta pemerintah tidak menutup telinga terhadap aspirasi rakyat. Kebijakan yang dibuat, menurutnya, perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sebaliknya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan sekaligus membangun kerja sama demi menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Hubungan dua arah tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak berjalan satu arah.

Pemerintah membutuhkan masukan dari masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata yang mereka hadapi.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Yenny adalah dinamika ekonomi global.

Ketegangan politik dunia berpotensi memberikan efek domino terhadap kondisi perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampaknya bahkan dapat dirasakan langsung masyarakat melalui perubahan harga barang dan tekanan ekonomi.

Situasi tersebut membuat organisasi kemasyarakatan seperti NU dituntut semakin responsif terhadap persoalan sosial-ekonomi.

NU, kata Yenny, perlu terus memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

“Semangat untuk menguatkan NU ke depan, menjadi mitra pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan menjadikan negara Indonesia negara yang kuat dan disegani oleh dunia,” katanya.

Pesan itu sekaligus menjadi dorongan agar NU tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Jangan Sampai Marwah NU Terkikis

Selain berbicara mengenai arah organisasi, Yenny juga mengingatkan pentingnya menjaga muruah atau kehormatan NU selama pelaksanaan Muktamar.

Ia berharap seluruh peserta mampu menjaga proses forum agar berlangsung secara baik dan demokratis.

Muktamar, menurutnya, seharusnya menjadi ruang untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus memperbaiki berbagai persoalan yang masih ada.

Dengan demikian, perhatian peserta tidak semata-mata tersedot pada persoalan siapa yang akan menduduki posisi kepemimpinan berikutnya.

Pergantian kepemimpinan memang penting, tetapi arah perjuangan dan kemaslahatan umat jauh lebih besar daripada sekadar perebutan posisi.

KH Ma’ruf Amin Ingatkan Bahaya Politik Uang

Pesan mengenai pentingnya menjaga kualitas proses Muktamar juga disampaikan Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin.

Ia mengingatkan peserta agar seluruh tahapan pemilihan berlangsung dengan cara yang baik serta menjauhkan diri dari praktik-praktik yang tidak terpuji.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah politik uang.

Ma’ruf berharap proses pemilihan mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan warga NU, bukan pemimpin yang lahir karena transaksi kepentingan.

Peringatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas Muktamar sekaligus marwah organisasi.

Muktamar Ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026.

Forum tersebut menjadi momentum penting bagi NU untuk membahas berbagai agenda organisasi, persoalan keumatan, hingga isu kebangsaan.

Di dalamnya, para peserta juga menentukan arah organisasi untuk periode kepemimpinan berikutnya.

Di tengah dinamika tersebut, harapan Yenny Wahid menjadi pesan agar seluruh proses Muktamar tetap berada pada jalur utama: memperkuat NU sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebab, sebesar apa pun pertarungan gagasan dan dinamika kepemimpinan dalam sebuah Muktamar, ujungnya tetap harus kembali kepada kepentingan umat.

Pemimpin boleh berganti, arah organisasi boleh diperkuat, tetapi kemaslahatan masyarakat jangan sampai tersisih.

Dengan menjaga demokrasi, menghindari politik uang, memperkuat persatuan, serta mempertahankan marwah organisasi, Muktamar Ke-35 NU diharapkan mampu melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya penting bagi NU, tetapi juga memberi warna bagi perjalanan bangsa Indonesia. (*)