Lima Poin Kontrak Jam’iyah Gus Kikin: Siap Jalankan Amanat, Siap Pula Disanksi Jika Melanggar

Laporan: Ninis Indrawati

JOMBANG | SUARAGLOBAL.COM — Langkah awal KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 bukan sekadar menerima amanat jabatan.

Di hadapan para muktamirin, Gus Kikin langsung menandatangani sekaligus membacakan Kontrak Jam’iyah yang menjadi salah satu instrumen penting untuk mengikat komitmen kepemimpinannya selama lima tahun mendatang.

Dokumen tersebut dibacakan di Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026) pagi, setelah Gus Kikin ditetapkan melalui mekanisme musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Kontrak Jam’iyah itu memuat sejumlah persyaratan, komitmen, hingga kesediaan menerima sanksi organisasi apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 tidak hanya berbicara tentang siapa yang menduduki kursi ketua umum, tetapi juga bagaimana mandat tersebut dijalankan sesuai aturan organisasi.

“Pagi ini saya telah menandatangani Kontrak Jam’iyyah. Untuk lebih jelasnya akan saya bacakan supaya jelas isinya dan maksud yang ada di dalam kontrak ini,” ujar Gus Kikin.

Lima Poin yang Mengikat Gus Kikin

Dalam dokumen yang dibacakan langsung tersebut, terdapat lima poin utama yang menjadi landasan komitmen Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU terpilih.

Pertama, soal rekam jejak dan kaderisasi.

Gus Kikin mengonfirmasi rekam jejak kepengurusannya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ia juga menyatakan telah memenuhi jenjang kaderisasi PMKNU yang dibuktikan secara sah.

Poin ini menegaskan pentingnya pengalaman dan proses kaderisasi sebagai bagian dari persyaratan untuk mengemban jabatan strategis di lingkungan PBNU.

Kedua, terkait posisi politik.

Dalam Kontrak Jam’iyah tersebut, Gus Kikin menyatakan tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana ketentuan ART NU Pasal 52 ayat 5.

Ia juga menyatakan tidak menjabat sebagai pengurus partai politik maupun organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan posisi kepemimpinan PBNU tetap berjalan berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku.

Ketiga, bebas dari sanksi pembekuan kepengurusan.

Gus Kikin menyatakan tidak pernah memperoleh sanksi jam’iyyah berupa pembekuan kepengurusan.

Poin ini menjadi bagian dari rekam kepatuhan terhadap aturan organisasi yang menjadi dasar dalam menjalankan amanat sebagai Ketua Umum PBNU.

Keempat, kesanggupan menjalankan tugas Ketua Umum PBNU.

Gus Kikin menyatakan bersedia menjalankan tugas dan tanggung jawab Ketua Umum PBNU sebagaimana diatur dalam ART NU Pasal 65 ayat 2 dan Pasal 72.

Di dalamnya terdapat sejumlah tanggung jawab penting, antara lain menjaga amanat organisasi, menjaga keutuhan jam’iyyah baik dalam hubungan internal maupun eksternal, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis.

Dengan demikian, jabatan ketua umum tidak hanya dipandang sebagai posisi struktural, tetapi juga sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada organisasi.

Kelima, kepatuhan terhadap kebijakan pimpinan tertinggi NU.

Gus Kikin juga menyatakan kesediaannya untuk mematuhi seluruh kebijakan dan keputusan Rais ‘Aam bersama Pengurus Besar Syuriyah sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.

Poin tersebut menjadi penegasan mengenai hubungan antara unsur Syuriyah dan Tanfidziyah dalam tata kelola organisasi PBNU.

Bukan Sekadar Teken, Ada Konsekuensi Jika Melanggar

Yang menarik perhatian dalam pembacaan Kontrak Jam’iyah tersebut adalah adanya klausul mengenai konsekuensi apabila ketentuan yang telah disepakati dilanggar.

Gus Kikin secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk menerima sanksi organisasi apabila terbukti melanggar hal-hal yang telah dituangkan dalam kontrak.

“Apabila saya melanggar hal-hal yang saya menyatakan dalam Kontrak Jam’iyyah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” tegas Gus Kikin.

Pernyataan tersebut membuat Kontrak Jam’iyah tidak berhenti sebagai seremoni setelah penetapan ketua umum.

Ada konsekuensi organisasi yang secara sadar diterima oleh Gus Kikin sebagai bagian dari komitmen untuk menjalankan kepemimpinan PBNU selama masa khidmah 2026–2031.

Mekanisme Baru dalam Pemilihan Ketua Umum PBNU

Penandatanganan Kontrak Jam’iyah tersebut tidak dapat dilepaskan dari mekanisme baru yang digunakan dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU.

AHWA menjadi forum yang menentukan Ketua Umum PBNU melalui musyawarah mufakat.

AHWA secara resmi menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031 pada Senin (31/8/2026).

Penetapan berlangsung di Dalem KH Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriyah.

Anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, menjelaskan bahwa mekanisme tersebut merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah pemilihan kepengurusan PBNU.

“Ini mekanisme yang pertama kita lakukan di dalam pengurusan atau pemilihan kepengurusan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini,” ujar KH Anwar Iskandar saat membacakan berita acara penetapan.

Dengan mekanisme tersebut, penetapan Gus Kikin sekaligus menjadi bagian dari babak baru perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Komitmen Lima Tahun di Bawah Kontrak Jam’iyah

Bagi Gus Kikin, penandatanganan Kontrak Jam’iyah menjadi penanda dimulainya tanggung jawab besar sebagai nahkoda PBNU.

Lima poin yang dibacakan bukan hanya berkaitan dengan persyaratan administratif, tetapi juga menyentuh aspek etika, kepatuhan organisasi, tanggung jawab kepemimpinan, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

Di tengah besarnya tantangan organisasi, komitmen tersebut menjadi modal awal bagi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 untuk membangun tata kelola yang lebih tertib dan akuntabel.

Apalagi, kontrak tersebut secara tegas menempatkan aturan organisasi sebagai rujukan utama dalam menjalankan mandat.

Dengan demikian, perjalanan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU lima tahun ke depan kini tidak hanya membawa mandat hasil musyawarah AHWA, tetapi juga sebuah kontrak jam’iyah yang telah ia tandatangani sendiri lengkap dengan kesediaan menerima konsekuensi apabila komitmen tersebut dilanggar.

Lima poin telah diteken. Amanat telah diterima. Kini, pelaksanaan dan pertanggungjawaban menjadi ujian berikutnya bagi nahkoda baru PBNU. (*)