Cerdas, Berintegritas, dan Berdaya! Pesan Ida Nurul Farida untuk Kader PKK Kota Salatiga

Laporan: Wahyu Widodo

SALATIGA | SUARAGLOBAL.COM – Perempuan bukan sekadar penonton dalam panggung politik. Dari keluarga, lingkungan masyarakat, hingga ruang pengambilan kebijakan, perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan. Karena itu, pendidikan politik menjadi bekal penting agar kaum perempuan semakin berani menyuarakan aspirasi, kritis menyikapi informasi, dan berintegritas dalam kehidupan demokrasi.

Pesan tersebut ditegaskan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd., saat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Perempuan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Salatiga di Bale Uti, Cebongan, Salatiga, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan tersebut diikuti puluhan pengurus dan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) se-Kota Salatiga. Hadir pula Ketua TP PKK Kota Salatiga, Hj. Retno Robby, yang merupakan istri Wali Kota Salatiga, Kepala Bakesbangpol Kota Salatiga Sri Sarwanti, S.H., M.Si., serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bakesbangpol Kota Salatiga, Sri Rachmini Boganiwati, S.E., M.Acc.

Mengusung tema “Perempuan Cerdas Berpolitik, Harmoni dalam Peran, Berintegritas dalam Kepemimpinan”, sosialisasi tersebut menjadi ruang bagi para kader PKK untuk memperkuat pemahaman tentang hak politik, tanggung jawab sebagai warga negara, serta kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah.

Perempuan Bukan Sekadar Objek Kebijakan

Dalam paparannya, Ida Nurul Farida menegaskan bahwa perempuan mempunyai posisi penting dalam pembangunan bangsa. Jumlah penduduk perempuan yang besar menjadi potensi strategis yang harus diiringi dengan peningkatan pengetahuan, partisipasi, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Mengutip data kependudukan Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan 2026, jumlah perempuan di Indonesia mencapai lebih dari 143,7 juta jiwa atau hampir separuh dari total populasi.

Menurut Ida, angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Potensi itu tidak seharusnya berhenti pada peran sebagai pemilih dalam pemilihan umum, tetapi perlu berkembang menjadi keterlibatan aktif dalam mengawal kebijakan publik.

“Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek utama yang berhak ikut menentukan arah pembangunan. Pendidikan politik menjadi modal penting agar perempuan memahami hak, kewajiban, serta cara menyuarakan aspirasi demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” tegas Ida Nurul Farida di hadapan para kader PKK.

Ia menekankan, pemahaman politik yang baik membantu perempuan mengenali persoalan di sekitarnya, memahami kebijakan pemerintah, serta mengetahui saluran yang tepat untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat.

Dengan bekal tersebut, perempuan diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan maupun janji politik yang tidak disertai komitmen terhadap kepentingan publik.

Politik Perempuan Tak Harus Duduk di Kursi Kekuasaan

Ida juga meluruskan pandangan bahwa partisipasi politik perempuan hanya diukur dari keberhasilan menduduki jabatan formal, seperti anggota legislatif, kepala daerah, atau posisi strategis di pemerintahan.

Menurutnya, kepemimpinan perempuan dapat tumbuh dari lingkungan terdekat dan diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan dalam kegiatan PKK, penggerakan Posyandu, pemberdayaan keluarga, hingga partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan bentuk nyata kontribusi perempuan dalam kehidupan publik.

Melalui kegiatan tersebut, perempuan dapat menyampaikan kebutuhan warga, mengidentifikasi persoalan lingkungan, serta mendorong program pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Bagi para kader PKK, ruang pengabdian itu terbuka luas. Pengalaman mendampingi keluarga, mengelola kegiatan sosial, dan berinteraksi dengan warga menjadi modal penting untuk melahirkan kepemimpinan yang memahami persoalan secara langsung.

Ida mendorong perempuan agar tidak ragu terlibat dalam forum-forum masyarakat. Aspirasi mengenai pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi perlu disampaikan agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Harmoni Keluarga dan Pengabdian kepada Masyarakat

Di tengah dorongan agar perempuan semakin aktif dalam kehidupan publik, persoalan membagi waktu antara keluarga dan kegiatan sosial juga menjadi perhatian.

Ida mengingatkan bahwa tanggung jawab domestik dan pengabdian kepada masyarakat tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila dibangun melalui komunikasi, pembagian tanggung jawab, penentuan prioritas, serta dukungan keluarga.

Ia menempatkan keluarga sebagai fondasi awal pembentukan karakter dan kepemimpinan. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, dan integritas yang tumbuh di lingkungan keluarga dapat menjadi bekal ketika perempuan menjalankan peran lebih luas di masyarakat.

“Keluarga adalah fondasi kepemimpinan utama. Keseimbangan bukan berarti harus memilih antara keluarga dan pengabdian, melainkan menyelaraskan keduanya dengan komunikasi yang baik, kejelasan prioritas, serta dukungan penuh dari pasangan dan keluarga,” jelasnya.

Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan membutuhkan lingkungan yang mendukung. Partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan politik akan lebih optimal apabila keluarga memberikan ruang, kepercayaan, dan kesempatan untuk berkembang.

Dengan demikian, perempuan dapat menjalankan perannya secara proporsional tanpa kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan di luar rumah.

Ibu-Ibu PKK Harus Cerdas Menyaring Informasi Digital

Tantangan lain yang disoroti Ida adalah derasnya arus informasi di era digital. Perkembangan media sosial memang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat, tetapi juga membawa risiko penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, serta informasi provokatif.

Dalam situasi tersebut, perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran penting dalam membangun budaya bermedia digital yang sehat di lingkungan keluarga.

Ida mengajak anggota PKK agar tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang beredar di media sosial sebelum memeriksa kebenarannya. Sikap kritis diperlukan agar perbedaan pilihan politik tidak berkembang menjadi pertengkaran atau merusak hubungan sosial.

Literasi digital juga perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Orang tua diharapkan mampu membimbing anak menggunakan teknologi secara bijak, memahami risiko konten digital, serta membiasakan perilaku yang santun ketika berkomunikasi di ruang maya.

Di tengah dinamika politik, kecakapan memilah informasi menjadi semakin penting. Masyarakat perlu membedakan fakta dan opini, memeriksa sumber informasi, serta menghindari penyebaran konten yang berpotensi memecah belah persatuan.

Bagi Ida, perempuan yang cerdas bermedia sosial dapat menjadi benteng keluarga sekaligus bagian dari upaya menjaga kehidupan demokrasi yang sehat.

Tegas Menolak Politik Uang, Jaga Persatuan

Selain literasi digital, integritas menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan Ida kepada para peserta. Ia mengajak perempuan untuk membangun budaya politik yang santun, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satu wujud integritas tersebut adalah menolak politik uang. Praktik pemberian uang atau imbalan untuk memengaruhi pilihan politik berpotensi merusak kualitas demokrasi karena keputusan warga tidak lagi didasarkan pada pertimbangan program, rekam jejak, dan kapasitas calon.

Perempuan diharapkan mampu menggunakan hak politik secara mandiri dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong keluarga serta lingkungan sekitar agar tidak mudah terpengaruh iming-iming sesaat.

Ida juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik. Perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi yang harus disikapi secara dewasa, bukan menjadi alasan untuk bermusuhan atau memutus hubungan sosial.

Sikap santun, keterbukaan terhadap perbedaan, dan keberanian menolak praktik politik yang tidak sehat menjadi modal untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas.

Tiga Komitmen Perempuan Berdaya

Menutup paparannya, Ida Nurul Farida mengajak seluruh anggota TP PKK Kota Salatiga membawa pulang tiga komitmen utama, yakni menjadi perempuan yang cerdas, berintegritas, dan berdaya.

Pertama, cerdas, yaitu memahami hak dan kewajiban politik, mengenali kebijakan publik, serta mampu menyaring informasi secara kritis sebelum mengambil keputusan.

Kedua, berintegritas, yakni menjunjung kesantunan, menolak politik uang, menjaga kejujuran, dan tetap merawat persatuan meskipun terdapat perbedaan pandangan maupun pilihan politik.

Ketiga, berdaya, yaitu memiliki keberanian menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam forum masyarakat, serta ikut mengawal pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan warga.

Ketiga komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai materi sosialisasi, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga kegiatan kemasyarakatan.

Para kader PKK dinilai memiliki posisi strategis untuk menyebarkan pemahaman politik yang sehat karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat. Melalui peran tersebut, pendidikan politik dapat berkembang menjadi gerakan bersama yang mendorong perempuan semakin percaya diri, kritis, dan bertanggung jawab.

“Perempuan berdaya akan membawa ketahanan pada keluarga, dan keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat serta negara yang sejahtera,” pungkasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, penguatan pendidikan politik perempuan di Kota Salatiga diharapkan mampu mendorong partisipasi yang lebih bermakna, melahirkan kepemimpinan yang berintegritas, serta memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah dan bangsa. (*)