Bencana Hidrometeorologi Mengintai, Kapolda Jatim Kerahkan Kesiapsiagaan Lintas Instansi

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Menghadapi meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi yang mengancam sejumlah wilayah di Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mulai memperkuat barisan kesiapsiagaan. Tidak hanya menyiapkan personel, kepolisian bersama pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait juga memastikan seluruh sarana, prasarana, serta pola koordinasi penanganan bencana benar-benar siap diterjunkan kapan saja.

Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama. Berbagai langkah antisipasi terus dimatangkan untuk menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga dampak cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi selama periode meningkatnya intensitas hujan.

Keseriusan tersebut terlihat dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi yang dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (4/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Polda Jatim bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait melakukan penguatan kesiapan operasional sebagai langkah konkret menghadapi berbagai kemungkinan bencana alam.

Apel kesiapsiagaan ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Lebih dari itu, menjadi momentum untuk memastikan setiap unsur yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing ketika situasi darurat terjadi.

Kapolda: Kehadiran Negara Harus Dirasakan Masyarakat

Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa pemerintah bersama seluruh unsur terkait telah menyiapkan langkah antisipasi maupun penanganan apabila bencana terjadi.

“Kesiapsiagaan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk lebih siap memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam di wilayah Jawa Timur,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Ia menekankan, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan banyaknya personel yang disiagakan. Kesiapan peralatan, efektivitas komunikasi, koordinasi lintas instansi, serta kecepatan mengambil tindakan menjadi faktor yang sangat menentukan.

Sebab, dalam situasi bencana, setiap menit memiliki arti penting bagi keselamatan masyarakat. Keterlambatan penanganan dapat memperbesar risiko, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir, longsor, maupun daerah yang sulit dijangkau.

Karena itu, seluruh sarana dan prasarana pendukung harus dipastikan berada dalam kondisi optimal dan siap digunakan sewaktu-waktu.

Ancaman Banjir hingga Tanah Longsor Jadi Perhatian Serius

Memasuki periode meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, Jawa Timur menghadapi sejumlah ancaman yang membutuhkan perhatian bersama.

Banjir, tanah longsor, angin kencang, serta berbagai dampak cuaca ekstrem menjadi potensi bencana yang harus diantisipasi sejak dini.

Polda Jatim bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus memperkuat kewaspadaan dengan memperhatikan karakteristik geografis setiap wilayah.

Pemetaan daerah rawan bencana menjadi salah satu langkah penting untuk menentukan prioritas pengamanan, penempatan personel, serta kebutuhan peralatan penanggulangan.

Dengan pemetaan yang tepat, upaya mitigasi diharapkan tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi dapat dilaksanakan lebih awal guna meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Kapolda juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pengalaman penanganan bencana yang sebelumnya terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Lumajang.

Evaluasi tersebut menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki kesiapan personel, mempercepat akses penyaluran bantuan, serta memperkuat dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Libatkan BPBD, Simulasi TFG Perkuat Koordinasi

Tak ingin penanganan bencana berjalan tanpa pola koordinasi yang jelas, Polda Jatim juga mendorong pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana melalui Tactical Floor Game (TFG) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait.

Simulasi ini memiliki peran penting untuk menguji kesiapan setiap unsur dalam menghadapi berbagai skenario keadaan darurat.

Melalui Tactical Floor Game, seluruh pihak dapat menyamakan persepsi mengenai mekanisme komunikasi, pembagian tugas, jalur koordinasi, hingga langkah operasional yang harus dilakukan ketika bencana benar-benar terjadi.

Dengan demikian, setiap instansi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu komando koordinasi yang terintegrasi.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses evakuasi warga, penyaluran bantuan logistik, pengamanan lokasi bencana, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Kapolda, Gubernur dan Pangdam Siapkan Evaluasi Kebutuhan

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Dekananto juga menyampaikan bahwa penguatan kesiapsiagaan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi dan jajaran TNI.

Bersama Gubernur Jawa Timur dan Pangdam, Polda Jatim akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan personel maupun peralatan pendukung penanggulangan bencana.

Evaluasi tersebut diperlukan agar fasilitas yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Kapolda menegaskan, persoalan bencana bukan hanya menyangkut kesiapan aparat, tetapi juga menyangkut misi kemanusiaan yang membutuhkan langkah cepat dan keputusan tepat.

“Negara harus hadir. Kami akan bersama-sama dengan Ibu Gubernur dan Pak Pangdam mengevaluasi kebutuhan tersebut. Karena ini menyangkut kemanusiaan, tentu harus ada upaya percepatan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegas Irjen Pol Dekananto.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebankan kepada satu institusi.

Keselamatan Warga Menjadi Prioritas Utama

Penguatan kesiapsiagaan yang dilakukan Polda Jatim bersama Forkopimda dan instansi terkait diharapkan mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif, terukur, dan terintegrasi.

Kesiapan personel, kelengkapan peralatan, pemetaan wilayah rawan, serta simulasi penanganan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

Di sisi lain, kewaspadaan masyarakat juga tetap diperlukan. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diharapkan memperhatikan informasi cuaca, mengikuti arahan petugas, serta segera melakukan langkah penyelamatan apabila muncul tanda-tanda bahaya.

Melalui berbagai upaya tersebut, Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, dalam menghadapi bencana, kecepatan bertindak, kekuatan koordinasi, dan kesiapan seluruh unsur menjadi kunci penting.

Keselamatan masyarakat bukan sekadar target penanganan, melainkan prioritas utama yang harus diperjuangkan bersama. (*)