Pilkades Menentukan Masa Depan Desa Delapan Tahun, Camat Suruh Ingatkan Persaudaraan Jangan Sampai Retak

Laporan: Wahyu Widodo ‌

KAB. SEMARANG | SUARAGLOBAL.COM – Pesta demokrasi tingkat desa di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, mulai menjadi perhatian. Sebanyak delapan desa dijadwalkan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 dengan total 20 bakal calon kepala desa. Di tengah persaingan memperebutkan kursi kepemimpinan desa, masyarakat diingatkan agar tidak terjebak dalam konflik akibat perbedaan pilihan.

Camat Suruh, Vega Lazuardi, mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persaudaraan dan menjadikan Pilkades sebagai momentum demokrasi yang menggembirakan. Ia menegaskan, perbedaan dukungan terhadap calon kepala desa tidak boleh menjadi alasan bagi warga untuk saling mencaci, menjatuhkan, apalagi merusak hubungan kekeluargaan.

Menurut Vega, persaingan dalam Pilkades merupakan hal yang wajar. Namun, semangat berkompetisi harus tetap berada dalam koridor persatuan dan penghormatan terhadap pilihan masing-masing warga.

“Ayo, karena ini pesta demokrasi, mari kita ramaikan bersama dengan bahagia. Namanya pesta itu semua orang harus bahagia. Jangan sampai ada yang saling mencaci atau saling menjatuhkan, karena semuanya masih satu keluarga dan besok pun tetap satu keluarga,” kata Vega kepada SuaraGlobal.com.

Pesan tersebut menjadi penting karena Pilkades bukan sekadar proses memilih pemimpin, melainkan juga menyangkut keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat desa. Persaingan politik yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memunculkan gesekan di tengah warga yang dalam kehidupan sehari-hari masih hidup berdampingan sebagai tetangga, saudara, maupun kerabat.

Vega berharap masyarakat mampu menempatkan kepentingan bersama di atas dukungan terhadap calon tertentu. Sebab, siapa pun yang nantinya terpilih akan memimpin seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok yang memberikan dukungan kepadanya.

Panitia Diperkuat, Penanganan Masalah Harus Seragam

Untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Kecamatan Suruh telah melakukan berbagai persiapan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat koordinasi dengan panitia pemilihan di masing-masing desa.

Koordinasi tersebut dilakukan melalui pertemuan dan diskusi bersama guna menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan tahapan Pilkades, termasuk mengantisipasi persoalan yang berpotensi muncul selama proses pemilihan berlangsung.

Vega mengatakan, kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Menurutnya, tidak ada pihak yang sepenuhnya luput dari kekurangan sehingga komunikasi terbuka dan kerja sama diperlukan untuk mencari penyelesaian yang tepat.

“Teman-teman panitia sudah sering kami kumpulkan dan kami ajak diskusi bersama. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kami justru saling berkolaborasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menangani setiap persoalan. Pemerintah kecamatan bersama panitia diharapkan menerapkan ketentuan yang sama terhadap permasalahan sejenis, sehingga tidak memunculkan kesan adanya perlakuan berbeda antara satu desa dan desa lainnya.

“Intinya, kalau ada permasalahan di Kecamatan Suruh, penanganannya harus sama. Jangan sampai satu desa dengan desa lainnya berbeda,” jelasnya.

Penyeragaman pemahaman dan penerapan aturan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkades. Dengan demikian, setiap persoalan dapat dibahas berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan kelompok maupun calon tertentu.

Delapan Desa, Total 20 Bakal Calon Kepala Desa

Dalam Pilkades 2026 di Kecamatan Suruh, terdapat delapan desa yang mengikuti kontestasi. Berdasarkan data yang disampaikan Camat Suruh Vega Lazuardi, jumlah bakal calon kepala desa di seluruh desa tersebut mencapai 20 orang.

Desa Kebowan menjadi desa dengan jumlah bakal calon terbanyak, yakni empat orang. Sementara itu, tujuh desa lainnya memiliki jumlah bakal calon antara dua hingga tiga orang.

Berikut rincian jumlah bakal calon kepala desa di delapan desa tersebut:

Desa Krandon Lor: 2 bakal calon.

Desa Cukilan: 3 bakal calon.

Desa Kebowan: 4 bakal calon.

Desa Purworejo: 3 bakal calon.

Desa Suruh: 2 bakal calon.

Desa Gunung Tumpeng: 2 bakal calon.

Desa Medayu: 2 bakal calon.

Desa Kedung Ringin: 2 bakal calon.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa persaingan di setiap desa memiliki dinamika tersendiri. Jumlah bakal calon yang berbeda juga menjadi bagian dari proses demokrasi di tingkat desa, yang selanjutnya harus dijalankan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun Desa Suruh tercatat sebagai desa dengan jumlah pemilih terbanyak dibandingkan desa lainnya yang menyelenggarakan Pilkades pada 2026.

Besarnya jumlah pemilih membuat partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Pemerintah kecamatan berharap seluruh warga yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab, tanpa harus terlibat dalam perselisihan karena perbedaan dukungan.

Selain delapan desa tersebut, Vega menyebutkan terdapat rencana empat desa lainnya di Kecamatan Suruh yang akan melaksanakan Pilkades pada tahun berikutnya.

Dengan demikian, upaya menjaga suasana demokrasi yang sehat tidak hanya diperlukan pada pelaksanaan Pilkades 2026, tetapi juga menjadi bekal bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa pada masa mendatang.

TNI-Polri Dilibatkan untuk Mengantisipasi Kerawanan

Di balik persiapan tahapan pemilihan, aspek keamanan juga menjadi perhatian Pemerintah Kecamatan Suruh. Vega mengungkapkan, kondisi wilayah sejauh ini masih kondusif. Meski begitu, pihaknya tidak mengabaikan kemungkinan munculnya titik-titik kerawanan selama proses Pilkades berlangsung.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan, pemerintah kecamatan terus membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama unsur TNI dan Polri.

Langkah mitigasi tersebut diperlukan agar potensi persoalan dapat dikenali sejak dini dan ditangani sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing pihak.

“Titik kerawanan tentunya ada. Namun, kami bekerja sama dengan seluruh stakeholder, utamanya TNI dan Polri, untuk selalu melakukan mitigasi,” ungkapnya.

Selain melibatkan aparat keamanan, pendekatan sosial juga menjadi bagian dari upaya menjaga kondusivitas wilayah. Pemerintah kecamatan menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar pesan perdamaian dapat diterima lebih luas oleh warga.

Peran para tokoh dinilai penting untuk membantu meredam ketegangan, menjaga komunikasi antarkelompok, serta mengingatkan masyarakat bahwa perbedaan pilihan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

“Kami melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif,” katanya.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kecamatan Suruh berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan aman dan lancar. Masyarakat pun diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya maupun ajakan yang berpotensi memperkeruh suasana.

Pilih dengan Hati Nurani, Bukan karena Permusuhan

Vega kembali mengingatkan bahwa keputusan masyarakat dalam Pilkades akan berpengaruh terhadap arah kepemimpinan dan pembangunan desa selama delapan tahun ke depan.

Karena itu, warga diminta mempertimbangkan pilihannya secara bijaksana dan menggunakan hak suara berdasarkan hati nurani. Ia berharap masyarakat memilih calon yang dianggap mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi desa masing-masing.

Namun, pilihan tersebut tidak seharusnya dibarengi dengan sikap merendahkan calon lain atau memutus hubungan sosial dengan warga yang memiliki pandangan berbeda.

“Mari kita jadikan ini sebagai pesta demokrasi. Ini menentukan nasib panjenengan delapan tahun ke depan. Mari memilih sesuai hati nurani, memilih yang terbaik, siapa pun itu, sehingga desa panjenengan bisa menjadi lebih baik,” tuturnya.

Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa Pilkades bukan akhir dari hubungan antarmasyarakat. Setelah pemilihan selesai, warga tetap akan menjalani kehidupan bersama, bekerja sama dalam kegiatan sosial, serta bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan lingkungan masing-masing.

Karena itu, menjaga persaudaraan selama proses pemilihan menjadi tanggung jawab bersama, baik bagi para bakal calon, pendukung, panitia, maupun masyarakat yang memiliki hak pilih.

Desa Harus Menjadi Contoh Kedewasaan Berdemokrasi

Lebih jauh, Vega menilai masyarakat desa seharusnya mampu menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan demokrasi. Ia mengingatkan bahwa desa memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan telah ada sebelum Indonesia berdiri sebagai negara.

Menurutnya, pengalaman panjang dalam kehidupan bermasyarakat semestinya menjadi modal untuk menyelesaikan perbedaan secara bijaksana.

“Desa ini lebih tua daripada Indonesia. Harusnya lebih dewasa daripada Indonesia. Kalau Pilkades berjalan aman dan lancar, insya Allah itu menjadi kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Pilkades 2026 di delapan desa Kecamatan Suruh pun diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin yang memperoleh dukungan masyarakat, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan di tingkat desa.

Tantangan sebenarnya bukan semata-mata memenangkan persaingan, melainkan memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung sesuai aturan, hak pilih masyarakat dihormati, dan hubungan sosial tetap terjaga setelah hasil pemilihan ditetapkan.

Dengan mengedepankan sikap saling menghormati, koordinasi antarpihak, serta komitmen menjaga keamanan, masyarakat Kecamatan Suruh diharapkan dapat menjadikan Pilkades 2026 sebagai pesta demokrasi yang damai, tertib, dan bermartabat. (*)