JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Desakan untuk menghapus sejumlah aturan yang dinilai menghambat penyaluran bantuan pendidikan semakin menguat. Masyarakat menyoroti syarat administratif dalam Program Indonesia Pintar (PIP) serta pencairan dana perbaikan sekolah yang dianggap tidak adil. Aspirasi ini disampaikan langsung kepada Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM.

Sejumlah warga menilai, syarat jumlah murid maupun kesesuaian alamat dalam Kartu Keluarga (KK) dengan alamat sekolah sering menjadi batu sandungan. Akibatnya, anak-anak yang sebenarnya berhak kerap gagal menerima bantuan.

“Sekolah di mana saja, PIP tetap ada. Jangan sampai bantuan gagal cair hanya karena persoalan administrasi alamat. Yang terpenting, anak tetap sekolah dan membutuhkan bantuan,” ujar perwakilan masyarakat, Arnina Risnidar.

Baca Juga:Kolaborasi Polri, KONI dan PB ESI Berbuah Manis, Turnamen E-Sport Kapolres Cup 2026 Berjalan Spektakuler, Lahirkan Atlet Digital Berprestasi
Baca Juga:  Tempa Arsitek Lapangan, PBVSI Malang Gaspol Gelar Pelatihan Pelatih Bola Voli Jatim 2026

Sekolah Kecil Terpinggirkan

Persoalan serupa juga dialami sekolah-sekolah kecil di berbagai daerah, terutama terkait dana perbaikan bangunan. Banyak sekolah yang sudah mengajukan proposal berkali-kali, namun tidak mendapatkan bantuan karena jumlah murid dianggap tidak memenuhi syarat.

Kasus nyata terjadi di sebuah SD Negeri di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sekolah tersebut sudah tiga kali mengajukan proposal perbaikan gedung yang rusak parah, namun hingga kini belum juga terealisasi.

Baca Juga:ODGJ Mengamuk Bikin Resah, Polisi dan Tim Medis Bergerak Cepat Usai Laporan 110
Baca Juga:  Malam Mencekam di Turunan Banyumanik! Diduga Truk Alami Rem Blong Nyundul Tiga Kendaraan

“Gedung DPR RI megah dengan kursi empuk walau hanya diduduki satu orang. Sementara sekolah, muridnya harus ramai dulu sebelum bisa duduk nyaman di bangku layak. Ini ketidakadilan pendidikan,” tegas Arnina.

Desakan Perubahan Kebijakan

Masyarakat pun menyuarakan dua tuntutan utama kepada DPR RI Komisi X:

1. Revisi aturan PIP agar penyaluran bantuan didasarkan pada kebutuhan siswa, bukan sekadar kelengkapan administrasi.

2. Perubahan kriteria bantuan perbaikan sekolah agar fokus pada kondisi fisik bangunan, bukan jumlah murid.

Baca Juga:  Panen Raya Jagung di Grobogan: Dorong Swasembada Pangan dan Stabilitas Ekonomi

Menurut mereka, pendidikan layak adalah hak seluruh anak Indonesia, baik di kota besar maupun pelosok terpencil.

“Sekolah kecil bukan berarti mimpi kecil. Pendidikan setara harus dimulai sekarang, jangan tunggu murid banyak dulu,” tambah Arnina.

Harapan untuk Keadilan Pendidikan

Desakan ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR, sehingga kebijakan pendidikan benar-benar berpihak kepada anak-anak Indonesia. Dengan aturan yang lebih adil, setiap siswa di seluruh pelosok tanah air dapat belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bermartabat. (NI)