Kemenag Percepat Sertifikasi dan Tunjangan, Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Laporan: Yopi

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Kementerian Agama (Kemenag) tancap gas merespons aspirasi para guru di seluruh Indonesia. Melalui sejumlah langkah strategis, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan sekaligus kompetensi guru binaannya, terutama yang selama ini belum tersentuh program sertifikasi dan tunjangan profesi.

Langkah konkret ini ditegaskan langsung oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Dalam forum tersebut, Menag membeberkan sederet terobosan yang tengah disiapkan.

Salah satu fokus utama adalah percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Kemenag menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru lulusan S1 dalam waktu dua tahun.

“Anggaran sebesar Rp11,59 triliun telah kami siapkan agar setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak menerima TPG,” tegas Menag.

Tak hanya itu, lonjakan peserta PPG juga menunjukkan progres signifikan. Pada 2025, jumlah guru yang mengikuti PPG dalam jabatan melonjak drastis hingga 700 persen, dari sebelumnya 29.933 guru pada 2024 menjadi 206.411 guru.

Bagi guru yang belum tersertifikasi dan belum inpassing, Kemenag juga tengah mengusulkan peningkatan bantuan insentif. Skemanya, insentif akan disesuaikan dengan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Untuk merealisasikan program ini, pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran mencapai Rp12,76 triliun yang akan menyasar 467.809 guru.

Saat ini, total guru binaan Kemenag mencapai 1.157.050 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 31,2 persen atau 360.632 guru berstatus ASN. Sisanya, sebanyak 796.418 guru (68,8 persen) merupakan non-ASN yang mayoritas mengabdi di madrasah.

“Ini menunjukkan kontribusi guru non-ASN sangat besar. Karena itu, kebijakan ke depan fokus pada penguatan status, peningkatan kesejahteraan, dan profesionalisme mereka,” ujar Menag.

Tak berhenti di situ, Kemenag juga terus memperjuangkan nasib guru honorer madrasah agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Menag, pihaknya aktif melakukan koordinasi dengan berbagai instansi seperti Kementerian PAN-RB, BKN, hingga DPR RI.

“Kami tidak tinggal diam. Koordinasi terus kami lakukan agar formasi CPPPK bagi guru honorer madrasah bisa segera terealisasi,” ungkapnya.

Kabar menggembirakan datang dari pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Hingga Maret 2026, realisasi pencairan TPG untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) periode Januari-Februari telah mencapai 87,4 persen.

Dari total 234.265 guru penerima, sebanyak 204.747 guru sudah menerima haknya.

Menag pun menegaskan bahwa percepatan pencairan terus dilakukan dengan menginstruksikan jajaran di daerah agar mempercepat proses verifikasi dan transfer.

Sementara itu, pencairan TPG Madrasah Non-ASN bahkan sudah mencapai 100 persen secara nasional, termasuk bagi lulusan PPG tahun 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG).

Namun, untuk TPG Madrasah ASN, pencairannya masih belum merata di seluruh daerah dan masih dalam proses di sejumlah wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menegaskan sikap tegas Kemenag terhadap wacana yang ingin memisahkan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Kami menolak tegas. Madrasah adalah bagian integral dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” tandasnya.

Simposium Guru Nasional 2026 pun menjadi bukti komitmen Kemenag untuk terus terbuka terhadap aspirasi dan mempersempit jarak antara pengambil kebijakan dan para guru di lapangan. (*)