Lawan Banjir Hoaks, Diskominfo Jatim Gandeng JMSI Perkuat Benteng Literasi Digital

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Arus informasi yang bergerak begitu cepat di era digital membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi memudahkan masyarakat memperoleh informasi, namun di sisi lain membuka peluang penyebaran hoaks dan disinformasi yang kian masif. Menyadari tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur terus memperkuat peran Klinik Hoaks Jawa Timur dengan menggandeng Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Timur.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus memperkuat kemampuan publik dalam memilah, memverifikasi, dan memahami informasi yang beredar di ruang digital.

Sinergi antara pemerintah dan insan media dinilai sangat penting di tengah derasnya arus informasi yang sering kali sulit dibedakan antara fakta dan manipulasi. Melalui kerja sama ini, Diskominfo Jatim dan JMSI berkomitmen menghadirkan edukasi yang lebih luas agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi palsu.

Kepala Diskominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menegaskan bahwa Klinik Hoaks Jawa Timur bukan sekadar platform verifikasi informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hoaks.

Menurutnya, keberadaan media siber yang tergabung dalam JMSI dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan edukasi literasi digital hingga ke berbagai daerah di Jawa Timur.

“Kami mengoptimalkan Klinik Hoaks Jawa Timur sebagai sarana edukasi publik dan mengajak JMSI untuk bersinergi dalam memperluas literasi digital masyarakat,” ujar Sherlita di Surabaya, Selasa (2/6/2026).

Sherlita menjelaskan, Diskominfo Jatim selama ini terus mengembangkan Klinik Hoaks agar mampu menjadi pusat layanan verifikasi informasi yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, platform tersebut juga diharapkan menjadi rujukan publik ketika menemukan informasi yang diragukan kebenarannya.

Tidak hanya berhenti pada layanan klarifikasi informasi, Diskominfo Jatim juga mendorong berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan banyak pihak. JMSI Jatim diajak untuk berpartisipasi aktif dalam seminar, Focus Group Discussion (FGD), hingga program literasi digital yang menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Menurut Sherlita, upaya membangun masyarakat yang cerdas secara digital tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan media, komunitas, akademisi, dan berbagai elemen lainnya agar pesan edukasi dapat menjangkau lebih luas.

Sementara itu, Ketua JMSI Jawa Timur, Syaiful Anam, menyambut positif ajakan kolaborasi tersebut. Ia menilai kerja sama antara Diskominfo Jatim dan JMSI merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kualitas informasi di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang berlangsung sangat cepat.

“Kami siap mendukung optimalisasi Klinik Hoaks Jawa Timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi digital masyarakat,” kata Syaiful Anam.

Ia menegaskan bahwa JMSI Jawa Timur akan terus mendorong seluruh anggotanya untuk mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat harus berjalan beriringan dengan komitmen media dalam menghadirkan informasi yang kredibel.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks yang semakin kompleks. Dengan memperkuat edukasi publik melalui Klinik Hoaks Jawa Timur dan dukungan media siber yang tergabung dalam JMSI, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Melalui sinergi tersebut, Diskominfo Jatim dan JMSI optimistis dapat membangun ekosistem informasi digital yang sehat, terpercaya, dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif hoaks maupun disinformasi yang berpotensi memecah belah serta menyesatkan publik. (*)