Pemerintah Perluas Program PJJ ke 34 Provinsi, Dorong Pemerataan Akses Pendidikan Menengah

KAB. TANGERANG | SUARAGLOBAL.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan implementasi penuh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah sebagai langkah strategis memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Program ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan pendidikan nasional, setelah sebelumnya sukses diuji coba pada tahun 2025 untuk anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kini, pada 2026, implementasi PJJ diperluas ke 34 provinsi dengan target menjangkau sekitar 3.500 anak tidak sekolah (ATS) agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

Peluncuran program ditandai secara langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan paradigma tersebut kami ingin menjangkau mereka yang tidak terjangkau sehingga PJJ ini menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” ungkap Menteri Mu’ti.

Ia juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi PJJ, termasuk melalui pengembangan platform digital seperti super aplikasi Rumah Pendidikan yang memungkinkan pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan luas.

“Super aplikasi Rumah Pendidikan telah kami kembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran yang dapat diakses oleh siapa pun. Tentunya implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Dengan demikian, peran pengajar sangat penting serta memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter,” paparnya.

Pada tahap awal, sebanyak 20 sekolah telah ditetapkan sebagai mitra dan pionir pelaksanaan program ini. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan menjadi model praktik terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa perluasan PJJ merupakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan mutu sekaligus pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), jumlah anak tidak sekolah pada jenjang pendidikan menengah saat ini mencapai sekitar 1,13 juta dari total 4 juta ATS di Indonesia.

“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi,” jelasnya.

Program ini juga menyasar anak usia 16 hingga 18 tahun yang mengalami hambatan pendidikan akibat faktor geografis, sosial, maupun ekonomi. Dengan pendekatan fleksibel berbasis teknologi, PJJ diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam menjangkau kelompok tersebut.

Dalam pelaksanaannya, PJJ jenjang pendidikan menengah tahun 2026 akan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang akan berperan sebagai pusat komando di wilayah luar negeri. Sekolah induk ini bertanggung jawab dalam penyediaan guru, materi pembelajaran, hingga penerbitan ijazah.

Selain itu, sebanyak 62 sekolah mitra juga dilibatkan sebagai unit layanan peserta didik, termasuk menyediakan fasilitas belajar luring dan pendampingan tutor bagi siswa.

Dengan peluncuran ini, pemerintah berharap PJJ dapat menjadi solusi nyata dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas, sekaligus menekan angka anak tidak sekolah di Indonesia.(Yp)