Laporan: Wahyu Widodo

BOYOLALI | SUARAGLOBAL.COM – Semangat persatuan dan komitmen menjaga keamanan menggema di Kabupaten Boyolali. Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama jajaran Forkopimda mengumpulkan seluruh pimpinan dan perwakilan perguruan pencak silat dalam sebuah rapat koordinasi strategis guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Rapat yang digelar di Ruang Nakula, Kantor Bupati Boyolali, Kamis (9/7/2026), dipimpin langsung oleh Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Bupati Boyolali Agus Irawan serta Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf. Gunawan Nurbhatin, S.E., M.Tr.Han.

Pertemuan tersebut menjadi langkah nyata memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh perguruan pencak silat menyusul adanya sejumlah insiden tindak pidana yang sempat terjadi pasca kegiatan pengesahan warga baru perguruan silat.

Dalam arahannya, Kapolres Boyolali menegaskan bahwa jajaran Polres selama ini telah melakukan berbagai langkah preventif demi menjaga kondusivitas wilayah. Upaya tersebut meliputi pembinaan terhadap pengurus perguruan, pengamanan dan pengawalan kegiatan pengesahan oleh jajaran Polsek, hingga pelaksanaan razia knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Baca Juga:  Jelang Puncak Libur Nataru 2025, Polres Malang Siagakan Pengamanan di 183 Destinasi Wisata

Namun demikian, menurut Kapolres, masih ditemukan adanya oknum yang melakukan tindakan melanggar hukum sehingga evaluasi menyeluruh serta komitmen semua pihak menjadi sangat penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

AKBP Indra Maulana Saputra juga menyoroti bahwa berbagai gangguan kamtibmas justru lebih banyak dipicu oleh kelompok pengiring atau pengombyong yang datang dari berbagai daerah.

Karena itu, ia meminta para ketua perguruan untuk meningkatkan pengawasan terhadap anggotanya serta memberikan edukasi agar tidak ikut dalam mobilisasi massa yang berpotensi memicu bentrokan maupun konflik.

Baca Juga:  Efektifitas Metode Belajar Daring, Dampak Positif Pandemi Covid-19

Menjelang agenda pengesahan warga baru di sejumlah wilayah lain, Kapolres juga mengajak seluruh perguruan pencak silat untuk menahan diri dengan tidak mengirimkan rombongan pendukung yang justru berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

“Kondusivitas Boyolali merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita jaga nama baik perguruan dan daerah dengan mengedepankan persaudaraan serta kepatuhan terhadap hukum,” pesan Kapolres.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mempererat tali persaudaraan, memperkuat komunikasi antarperguruan, menjunjung tinggi hukum, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.

Menurutnya, menjaga kerukunan jauh lebih penting daripada membiarkan provokasi berkembang yang pada akhirnya hanya merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik Boyolali.

Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama Forkopimda, lanjut Bupati, berkomitmen terus membangun sinergi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan, termasuk perguruan pencak silat, demi mewujudkan daerah yang aman, damai, dan harmonis.

Baca Juga:  Kunjungan Wapres Gibran di Flores Timur: Pastikan Kebutuhan Pengungsi Erupsi Lewotobi Terpenuhi, Dari Logistik Hingga Trauma Healing

Sebagai puncak kegiatan, seluruh pimpinan perguruan pencak silat bersama Forkopimda melaksanakan pembacaan sekaligus penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Perguruan Pencak Silat Kabupaten Boyolali.

Isi komitmen tersebut menegaskan tekad bersama untuk menjaga persatuan, menolak segala bentuk kekerasan, menghindari aksi provokatif, serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Boyolali.

Suasana rapat berlangsung penuh keakraban, tertib, dan lancar. Kesepakatan yang terbangun diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh perguruan pencak silat.

Dengan komitmen bersama tersebut, Boyolali optimistis mampu menjaga stabilitas keamanan, mempererat persaudaraan antarpesilat, dan memastikan setiap kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan aman, damai, serta harmonis. (*)