Akses Pendidikan Masih Timpang, Lilik Dorong Dana TKD 2026 Prioritaskan Pembangunan Sekolah Negeri

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Rencana pemerintah pusat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 disambut positif Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati. Namun, ia mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama memperluas akses pendidikan melalui pembangunan SMA dan SMK negeri.

Menurut Lilik, tambahan dana TKD harus menjadi momentum besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini dikeluhkan masyarakat, yakni minimnya jumlah sekolah negeri di sejumlah wilayah.

“Saya berharap Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memperoleh tambahan Transfer ke Daerah. Jika terealisasi, anggaran tersebut harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, terutama memperluas akses pendidikan,” ujar Lilik, Selasa (28/7/2026).

Politisi PKS itu mengungkapkan, persoalan keterbatasan sekolah negeri kembali mencuat saat dirinya menggelar reses di kawasan Surabaya Barat. Banyak warga mengeluhkan sulitnya anak-anak mereka memperoleh bangku di SMA maupun SMK negeri akibat daya tampung yang terbatas, sementara sistem zonasi membuat pilihan sekolah semakin sempit.

Kondisi tersebut, kata Lilik, menjadi bukti bahwa kebutuhan pembangunan sekolah negeri sudah sangat mendesak dan tidak bisa lagi ditunda.

Ia menjelaskan, masyarakat bahkan telah berulang kali mengusulkan pembangunan sekolah negeri melalui RT, RW hingga pemerintah kelurahan kepada Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, berbagai usulan tersebut belum dapat diwujudkan karena keterbatasan anggaran.

“Tambahan dana TKD harus menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan SMA dan SMK negeri perlu diprioritaskan agar anak-anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas,” tegasnya.

Lilik menilai persoalan ini bukan hanya dialami masyarakat Surabaya Barat. Sejumlah daerah lain di Jawa Timur juga masih menghadapi kondisi serupa, di mana jumlah sekolah negeri belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, sehingga setiap tambahan anggaran benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.

Menurutnya, pemerataan fasilitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan daya saing Jawa Timur di masa depan.

“Pemerintah harus menjadikan tambahan Transfer ke Daerah sebagai momentum mempercepat pembangunan layanan publik. Pendidikan merupakan investasi terbaik karena akan melahirkan generasi yang berkualitas dan mampu mendorong kemajuan daerah,” katanya.

Lilik juga berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah dalam menentukan besaran alokasi TKD, sehingga distribusi anggaran berlangsung adil dan tepat sasaran sesuai kondisi lapangan.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyampaikan rencana penambahan Transfer ke Daerah dalam APBN 2026 sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Lilik optimistis, apabila tambahan dana TKD benar-benar direalisasikan dan diarahkan untuk pembangunan SMA maupun SMK negeri di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, maka ribuan anak di Jawa Timur akan memiliki kesempatan yang lebih besar memperoleh pendidikan yang layak.

Baginya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur fisik, tetapi juga dari semakin luasnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, tambahan TKD diharapkan menjadi investasi nyata bagi masa depan generasi muda sekaligus memperkuat fondasi kemajuan Jawa Timur dalam jangka panjang.