Istana Merdeka Jadi Pusat Konsolidasi, Parpol Sepakat Jaga Stabilitas Bangsa

Laporan: Yuanta

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pimpinan lembaga negara serta ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Pertemuan ini menjadi sorotan publik karena berlangsung di tengah gelombang demonstrasi di berbagai wilayah yang hingga kini belum sepenuhnya mereda.

Prabowo menilai forum tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat konsolidasi politik nasional. Ia menekankan bahwa stabilitas politik tidak hanya ditopang oleh pemerintah, tetapi juga oleh sikap tegas partai politik dalam menjaga disiplin kadernya, khususnya di parlemen.

Tokoh Politik dan Pimpinan Lembaga Negara Hadir

Sejumlah tokoh penting tampak hadir dalam pertemuan tersebut. Dari jajaran partai politik, hadir Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Selain itu, Prabowo juga menerima pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Langkah Tegas untuk Anggota DPR

Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik sepakat mengambil tindakan disipliner terhadap anggota DPR yang dianggap melakukan kekeliruan. Tindakan tersebut tidak hanya berupa pencabutan keanggotaan, tetapi juga pengetatan kebijakan terkait fasilitas dan perjalanan dinas anggota parlemen.

“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Presiden Prabowo.

Kebijakan ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa partai politik dan lembaga legislatif tidak menoleransi tindakan yang dinilai merugikan kepentingan rakyat maupun menimbulkan gejolak politik.

Pesan Prabowo: Wakil Rakyat Harus Peka

Selain menekankan disiplin, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya peran DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, wakil rakyat harus lebih peka terhadap kebutuhan publik dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai,” tegas Presiden.

Prabowo menekankan bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian penting dari demokrasi, namun tetap harus dijalankan dengan tertib, damai, dan tidak menimbulkan instabilitas nasional.

Momentum Konsolidasi Politik Nasional

Pertemuan di Istana Merdeka ini dipandang sebagai titik balik penting dalam upaya menjaga soliditas elite politik dan memperkuat kepercayaan publik di tengah dinamika sosial yang terjadi. Langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyimpang sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah bersama partai politik dalam mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. (*)