Wali Kota Robby Genjot FLPP: Salatiga Targetkan 100% Pemanfaatan Kuota Perumahan MBR

Laporan: Wahyu Widodo

SALATIGA | SUARAGLOBAL.COM – Pemerintah Kota Salatiga bergerak cepat untuk mempercepat realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini ditegaskan Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan FLPP di Ruang Kalitaman, Gedung Sekretariat Daerah, Senin (29/9/2025).

Rapat yang dihadiri lintas sektor ini melibatkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas PUPR, Kepala DPMPTSP, Plt. Kepala BPKPD, Dirut PDAM, pimpinan Bank Jateng Cabang Salatiga, serta perwakilan dari BPN dan PLN.

Salatiga di Peringkat Bawah, Kuota Banyak Mengendap

Dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, Salatiga masih menempati posisi lima terbawah dalam realisasi pembangunan dan pemanfaatan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Gubernur Jawa Tengah bahkan telah menginstruksikan percepatan pembangunan perumahan di wilayah ini agar kebutuhan hunian ASN, PPPK, maupun masyarakat non-ASN bisa segera terpenuhi.

Data terakhir mencatat, Salatiga menyiapkan 2.931 unit rumah, dengan target pemanfaatan sekitar 2.428 unit. Namun, pada 2024 lalu, realisasi penerima manfaat dari kuota 333 unit baru 13 unit saja, menyisakan 320 unit yang belum termanfaatkan.

“Ini harus kita kejar bersama. Kuota yang tersisa jangan sampai hilang begitu saja,” tegas Robby.

Kendala: Perizinan, Tanah, hingga Infrastruktur Dasar

Kepala Dinas Perkim menguraikan sederet hambatan yang membuat realisasi program tersendat, antara lain:

Lamanya proses PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Persetujuan lingkungan dari DLH dan pemecahan status tanah di BPN yang memakan waktu panjang.

Kendala teknis PLN dalam pendaftaran jaringan listrik dan deposit unit.

Penyediaan serta pemasangan jaringan air PDAM yang lambat di area tanpa pipa tersier.

Beban tambahan dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Skema Kredit Rumah MBR: Cicilan Rp1 Juta per Bulan

Untuk mempermudah akses MBR, Pemkot bersama Bank Jateng menawarkan skema kredit perumahan dengan ketentuan:

Harga rumah maksimal Rp166 juta.

Uang muka (DP) hanya 1%.

Cicilan sekitar Rp1 juta per bulan selama 20 tahun.

Bunga flat 5%.

Luas tanah 60–100 m² dan bangunan 21–36 m².

“Program ini harus disosialisasikan secara masif agar masyarakat benar-benar tahu dan bisa memanfaatkannya,” tegas Robby.

Instansi Kompak Beri Dukungan

Berbagai instansi yang hadir menyatakan komitmen konkret:

Bank Jateng: menegaskan domisili KTP bukan syarat utama, melainkan status kepemilikan rumah pertama.

PDAM: siap mempercepat pemasangan sambungan baru melalui aplikasi SIAP, bahkan bisa diproses di hari yang sama.

BPKPD: mengisyaratkan kebijakan pembebasan BPHTB untuk rumah pertama.

DPUPR: mempermudah penggunaan desain prototipe sesuai Kepmen PUPR No. 2947/2024 agar perizinan lebih cepat.

BPN: mempercepat pemecahan status tanah serta memberi pertimbangan teknis.

DPMPTSP: membentuk tim teknis dan melimpahkan kewenangan tanda tangan untuk percepatan perizinan.

Target Wali Kota: Realisasi 100%

Wali Kota Robby berharap dukungan lintas sektor ini bisa mendongkrak capaian program FLPP Salatiga. Upaya ini bukan hanya memenuhi kebutuhan hunian layak masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi daerah terhadap Program Nasional Tiga Juta Rumah.

“Fasilitas kredit rumah bagi MBR, khususnya PPPK dan THL, adalah prioritas utama kami. Dengan kerja sama OPD, pengembang, dan dukungan perbankan, saya optimistis realisasi bisa tembus 100%,” pungkasnya. (*)