Tembus Rp217 Juta, Gerakan Minyak Jelantah Pemprov Jateng Cetak Rekor MURI

Laporan: Mualim

SEMARANG, SUARAGLOBAL.COM – Inovasi pengelolaan limbah rumah tangga yang digerakkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil membuahkan prestasi.

Melibatkan ASN dan pegawai BUMD, gerakan pengumpulan minyak jelantah berhasil menghimpun lebih dari 31 ribu liter dan mendapat pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Total minyak jelantah yang terkumpul mencapai 31.032,44 liter. Jumlah tersebut berasal dari partisipasi 60.680 pegawai Pemprov Jateng dengan nilai ekonomi sebesar Rp217.227.000.

Program ini terlaksana melalui kemitraan dengan PT Biosirkular Inovasi Indonesia (Biosirkular) dan PT Gapura Mas Lestari (GML).

Penghargaan MURI diserahkan oleh Senior Representative MURI Wilayah Semarang dan Jawa Tengah, Ari Andriani, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Gradhika Bhakti Praja, Senin (2/11/2026).

Taj Yasin menerima penghargaan tersebut mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam rangkaian Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2026. Hadir pula Ketua Pembina Posyandu Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin.

Taj Yasin mengatakan, pengumpulan minyak jelantah merupakan gerakan yang memiliki dua manfaat sekaligus, yakni mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

Ia berharap masyarakat tidak lagi terbiasa menggunakan minyak goreng berkali-kali karena kebiasaan tersebut berpotensi membahayakan kesehatan.

“Program jelantah ini tidak hanya berbicara tentang lingkungan atau sampah, tetapi juga kesehatan. Bagaimana masyarakat kita tidak mengonsumsi minyak yang sudah berkali-kali digunakan sehingga lebih sehat,” ujarnya.

Di sisi lain, Taj Yasin menekankan pentingnya memperluas kontribusi Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga pelayanan berbasis masyarakat tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga membantu warga memperoleh akses perlindungan sosial.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Program Pandu Tangguh, yakni pengembangan peran Posyandu dengan pendekatan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Plus Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurut Taj Yasin, kader Posyandu dapat membantu pemerintah memastikan ketepatan data masyarakat, terutama warga yang masuk kategori kurang mampu.

Pendampingan langsung diperlukan agar masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data dapat memperoleh bantuan dan pelayanan sesuai kondisi sebenarnya.

“Kami berharap Posyandu bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga melakukan pendampingan langsung dan berkolaborasi dengan operator pendataan di desa masing-masing,” katanya.

Ketua Posyandu Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin menambahkan, gerakan pengumpulan minyak jelantah sudah melibatkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pengembangan program dilakukan bersama dunia usaha, termasuk melalui penyediaan mesin ATM biodrop.

Fasilitas ini memungkinkan masyarakat menukarkan minyak jelantah dengan uang yang ditransfer langsung ke rekening.

Nawal berharap keberadaan mesin tersebut dapat memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan limbah sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

Selain gerakan lingkungan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum penguatan program Pandu Tangguh.

Kader Posyandu dari 35 kabupaten/kota akan mendapatkan pelatihan untuk memanfaatkan aplikasi Perlinsos.

Aplikasi tersebut diharapkan membantu kader mendampingi warga yang mengalami persoalan administrasi bantuan sosial, termasuk ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi sebenarnya serta pengajuan sanggahan.

Posyandu Jawa Tengah juga memperluas kerja sama dengan Universitas Diponegoro, khususnya bidang psikologi, untuk mengembangkan pelayanan kesehatan mental di masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, penguatan layanan kesehatan mental di Posyandu akan didukung keterlibatan mahasiswa melalui KKN tematik maupun penelitian.

Nawal menyebut Kota Surakarta telah memiliki pengalaman dalam mengembangkan pelayanan kesehatan mental melalui Posyandu.

Model tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya.

Dalam kegiatan itu, sejumlah Posyandu tingkat kabupaten/kota, desa, dan kelurahan juga menerima apresiasi atas dedikasi serta inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Nawal mengungkapkan jumlah Posyandu yang telah terdata di Jawa Tengah kini melampaui 20.000 unit.

Meski demikian, proses registrasi secara nasional masih menghadapi kendala teknis pada aplikasi pusat.

Lebih dari 2.000 Posyandu telah tercatat dalam registrasi nasional.

Capaian tersebut, menurut Nawal, menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah Posyandu teregistrasi terbanyak di Kementerian Kesehatan.