Agus Cahyono Keliling Lima Kabupaten, Serap Aspirasi soal Pendidikan hingga Infrastruktur Desa

Laporan: Ninis Indrawati

JAWA TIMUR | SUARAGLOBAL.COM — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Agus Cahyono, menuntaskan rangkaian kegiatan reses masa sidang pada 17–24 November 2025 dengan menyerap langsung beragam aspirasi masyarakat di Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi. Selama satu pekan, ia bertemu dengan pimpinan lembaga pendidikan, kepala desa, pengurus partai politik, hingga kelompok pesanggem Perhutani untuk mendengarkan persoalan yang mereka hadapi.

Penguatan Infrastruktur Pendidikan Mendesak Dilakukan

Salah satu agenda penting berlangsung di Pondok Pesantren Baitul Quran Al Zahra, Magetan, di mana Agus berdialog dengan berbagai elemen pendidikan dan organisasi sosial. Mereka menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai semakin memerlukan perhatian.

“Banyak sekolah dan lembaga pendidikan membutuhkan perbaikan fasilitas. Kondisi bangunan, ruang belajar, dan sarana penunjang masih perlu bantuan,” ujar politikus PKS tersebut.

Agus menegaskan akan membawa persoalan ini ke pembahasan anggaran di DPRD Jatim agar mendapat prioritas, mengingat pendidikan menjadi fondasi bagi kemajuan masyarakat pedesaan.

Dorongan Penguatan Literasi Politik Masyarakat

Dalam pertemuan dengan pengurus partai di Ponorogo dan Pacitan, isu literasi politik muncul sebagai perhatian utama. Minimnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi membuat sebagian warga rentan menerima informasi keliru dan isu tidak berdasar.

“Warga berharap ada lebih banyak edukasi politik yang membantu mereka memahami demokrasi dengan benar,” jelas Agus.

Ia menyebut bahwa literasi politik harus diperkuat sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi, baik di tingkat lokal maupun daerah.

Kepala Desa Keluhkan Penurunan Dana Desa dan ADD

Keluhan paling mencolok datang dari para kepala desa di berbagai titik reses. Mereka menyampaikan bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun ini turun drastis, bahkan disebut hanya sekitar 35% dari tahun sebelumnya.

“Dengan berkurangnya dana tersebut, pembangunan desa menjadi sangat terhambat. Banyak program harus tertunda,” ungkap Agus.

Ia menyatakan perlunya skema bantuan keuangan provinsi yang tepat sasaran untuk membantu desa yang mengalami defisit pembangunan akibat penurunan anggaran ini.

Pesanggem Perhutani Minta Perbaikan Infrastruktur

Di Kecamatan Pulung, Ponorogo, kelompok masyarakat pesanggem menyampaikan aspirasi terkait buruknya infrastruktur di wilayah kerja mereka. Namun, perbaikan terkendala oleh status lahan yang merupakan aset Perhutani.

“APBD tidak bisa digunakan langsung untuk pembangunan di atas aset Perhutani. Karena itu, kami akan meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat agar mendapat perhatian dari kementerian terkait,” jelasnya.

Infrastruktur Desa Masih Jadi PR Terbesar di Dapil IX

Dari seluruh rangkaian reses, persoalan infrastruktur desa menjadi keluhan paling dominan. Mulai dari jalan antarkampung, akses transportasi, hingga fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, semuanya masih jauh dari kondisi ideal.

“Banyak desa di Dapil IX infrastrukturnya memprihatinkan. Penurunan DD dan ADD memperparah kondisi tersebut, sehingga pembangunan banyak tersendat,” ujar Agus.

Komitmen Mengawal Aspirasi Warga

Agus menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpunnya akan diperjuangkan melalui pembahasan kebijakan dan anggaran di tingkat provinsi.

“Kami akan terus mengawal kebutuhan masyarakat. Percepatan pembangunan harus menjadi perhatian bersama pemerintah daerah maupun pusat,” tegasnya.

Rangkaian reses ini menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat mulai dari pendidikan, infrastruktur desa, hingga penguatan literasi politik masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan solusi nyata dari pemerintah. (*)