Laporan: Bagas

MALANG | SUARAGLOBAL.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengajak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan daya saing mereka di tengah era digitalisasi yang semakin pesat, (16 Januari 2025).

Baca Juga:  Tanggap Bencana Longsor, Bhabinkamtibmas Tingkir Tengah Bantu Warga Terdampak

Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) yang berlangsung di Grand Mercure Hotel Malang, Kamis (16/1/2025).

Adhy Karyono menegaskan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam menggerakkan sektor UMKM dan meningkatkan daya saing daerah. Namun, untuk mewujudkan itu, BPD harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang berkembang pesat untuk meningkatkan kinerja dan layanan mereka.

Baca Juga:  Polwan Jatim: Garda Terdepan Presisi, Dorong Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas

Kami optimis, BPD sebagai penggerak ekonomi daerah berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, itu semua hanya bisa tercapai jika BPD mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, terutama dalam hal teknologi,” ujar Adhy.

Menurutnya, digitalisasi dan transformasi teknologi bukan hanya memberikan peluang, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi oleh BPD. Salah satu peluang terbesar adalah peningkatan layanan digital yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan melalui platform mobile banking.

Baca Juga:  Go Charge Hadir di Selo, PLN Dukung Penuh EV Tour Ring Merapi

Perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap transaksi keuangan memberi peluang yang harus disikapi dengan bijak. Adaptasi terhadap teknologi digital menjadi kebutuhan utama bagi BPD agar tetap kompetitif dan mempertahankan nasabah yang kini lebih memilih transaksi melalui smartphone,” tambah Adhy.

Namun, di balik manfaat teknologi, Adhy juga mengingatkan akan adanya potensi ancaman dari kejahatan siber, yang dapat merugikan BPD dan nasabahnya. Dengan lebih dari 1.900 serangan siber yang menargetkan sektor perbankan setiap bulannya, perlindungan data dan sistem keamanan menjadi hal yang sangat penting.

Baca Juga:  Presiden Hadiri Panen Raya di Tuban! Presiden Apresiasi Peran Polri dalam Penguatan Ketahanan Pangan Nasional di Tuban

Keamanan siber adalah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan lembaga keamanan siber untuk memperkuat sistem keamanan dan memastikan bahwa transformasi digital berjalan dengan aman dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Adhy.

Sementara itu, Ketua Umum FKDK-BPDSI, Bahrullah Akbar, juga menekankan pentingnya pertemuan seperti ini untuk memperkaya wawasan dan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Ia berharap dengan pengawasan yang ketat, BPD dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan, serta meminimalisir risiko yang dapat merugikan institusi.

Baca Juga:  Polres Tanjung Perak Luncurkan Operasi Patuh Semeru 2025, Fokus Penertiban Lalu Lintas

Pengawasan yang efektif memastikan bahwa prinsip tata kelola perusahaan diterapkan dengan konsisten. Ini penting agar BPD dapat beroperasi secara sehat dan tetap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar Bahrullah.

Seminar dan Rakernas FKDK-BPDSI ini menjadi momentum penting bagi BPD untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di era digital.

Baca Juga:  PKS Kabupaten Buru Apresiasi 100 Hari Kerja Ikram Umasugi – Sudarmo, Tegaskan Komitmen Kolaborasi untuk Rakyat

Diharapkan, melalui kolaborasi yang lebih erat, BPD dapat bertransformasi menjadi lembaga yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi, serta berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Dengan adanya dorongan dari Pj Gubernur Jatim dan forum ini, BPD diharapkan dapat terus meningkatkan daya saingnya melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna, menjaga keamanan data nasabah, dan berperan aktif dalam mendukung perekonomian daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)