Respons Cepat Keluhan Warga, Pemprov Jateng Gaspol Perbaikan Jalan Randublatung-Cepu

Laporan: Andy Saputra

SEMARANG | SUARAGLOBAL.COM – Kabar yang ditunggu-tunggu masyarakat Kabupaten Blora akhirnya datang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu yang selama ini menjadi sorotan publik telah memasuki tahap lelang dan segera dikerjakan.

Tak tanggung-tanggung, Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,276 miliar untuk penanganan ruas jalan tersebut pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang selama ini ramai diperbincangkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki titik-titik kerusakan berat yang berada di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.

Menurutnya, proses teknis saat ini terus dimatangkan agar manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” ujar Henggar, Senin (1/6/2026).

Jalan Randublatung-Cepu merupakan salah satu jalur vital yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan, pendidikan, hingga mobilitas masyarakat di Kabupaten Blora. Kondisi kerusakan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir sempat memunculkan berbagai keluhan dari pengguna jalan.

Karena itu, pemerintah menjadikan penanganan ruas tersebut sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah juga telah melakukan penanganan pada ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang melintasi Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan pada tahun 2025.

Untuk proyek tersebut, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 19,92 miliar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas jalan provinsi di Kabupaten Blora.

Total Anggaran Infrastruktur Blora Tembus Rp 45,86 Miliar

Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa total panjang jalan provinsi di Kabupaten Blora mencapai 101,5 kilometer.

Dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45,86 miliar guna mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di wilayah tersebut.

Anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Jateng juga aktif memperjuangkan dukungan pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Henggar mengungkapkan bahwa terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang telah diusulkan untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui program tersebut.

“Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Bahkan untuk tahun 2026, Pemprov Jateng telah mengajukan dukungan pendanaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 46,6 miliar guna mempercepat penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.

Jika usulan tersebut disetujui, percepatan pembangunan jalan di Kabupaten Blora diyakini akan berjalan lebih optimal.

Gubernur Ahmad Luthfi: Jangan Tambal Sulam, Kerjakan Profesional

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus cepat merespons setiap keluhan masyarakat, khususnya terkait kondisi infrastruktur yang menyangkut kepentingan publik.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan dari balik meja, melainkan harus memahami kondisi lapangan secara langsung.

“Kita lihat masalah sosial ini secara komprehensif. Tidak boleh kaku, harus luwes, dan tahu lapangan. Kalau tidak, maka benturannya kepentingan publik,” tegas Luthfi.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai keluhan masyarakat yang viral di media sosial harus dijadikan bahan evaluasi agar pelayanan publik semakin responsif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Luthfi menekankan bahwa kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama. Ia tidak ingin perbaikan jalan dilakukan sekadar tambal sulam tanpa solusi jangka panjang.

“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” tegasnya.

Menurut Luthfi, ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat harus segera masuk dalam skala prioritas penanganan.

“Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.

Pemprov Jawa Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif memberikan kritik, masukan, dan pengawasan terhadap pembangunan daerah.

Pemerintah menilai partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari kolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang semakin baik, baik di sektor infrastruktur maupun sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan masuknya proyek perbaikan Jalan Randublatung-Cepu ke tahap lelang, masyarakat kini berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar dan menghasilkan kualitas jalan yang kuat, aman, serta nyaman digunakan dalam jangka panjang.

Harapan besar pun muncul agar jalur yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas warga Blora tersebut segera berubah menjadi akses transportasi yang lebih layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (*)