Muh Haris Dorong SMK Go Global Cetak Pekerja Migran Kelas Dunia

Laporan: Wahyu Widodo

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM — Jangan lagi kirim tenaga kerja ke luar negeri hanya bermodal nekat dan keterampilan seadanya. Pekerja migran Indonesia harus berangkat dengan bekal kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, serta jaminan perlindungan yang kuat.

Pesan tegas itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Muh Haris, M.Si., saat menyambut pelaksanaan Program SMK Go Global yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI), Selasa (18/8/2026).

Menurut Muh Haris, program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk mengubah wajah pekerja migran Indonesia. Mereka tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai penyedia tenaga kerja berbiaya murah, tetapi harus tampil sebagai tenaga profesional yang kompetensinya diakui pasar internasional.

“Pekerja migran bukan lagi dipandang sebagai tenaga kerja berupah rendah, tetapi harus menjadi tenaga profesional yang memiliki kompetensi, sertifikasi internasional, dan mampu bersaing di pasar kerja global. Negara wajib memastikan mereka berangkat secara prosedural, terlindungi, dan memperoleh pekerjaan yang layak,” tegas Muh Haris.

Program SMK Go Global merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja hingga 500.000 orang pada sejumlah sektor prioritas.

Bidang yang menjadi sasaran antara lain kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, konstruksi, pertanian, hingga pekerjaan berbasis kelautan.

Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah menargetkan pelatihan bagi 40.000 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 24.000 lulusan SMK, SMA, dan politeknik serta 16.000 peserta dari masyarakat umum.

Para peserta diproyeksikan memiliki peluang bekerja di sejumlah negara tujuan, mulai Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Singapura, Australia, hingga negara-negara di kawasan Eropa.

Bagi Muh Haris, angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik puluhan ribu peserta terdapat generasi muda yang tengah memburu masa depan dan berharap memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada pencapaian jumlah peserta pelatihan semata.

“Yang lebih penting adalah outcome-nya. Berapa banyak yang terserap bekerja, berapa yang memperoleh penghasilan layak, dan bagaimana negara hadir memberikan perlindungan sejak sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke Indonesia,” ujarnya.

Muh Haris menilai sektor kesehatan dan hospitality merupakan pilihan yang tepat karena permintaan tenaga kerja di kedua bidang tersebut cukup besar di berbagai negara tujuan.

Namun, ia menegaskan keberhasilan program harus diukur sampai tahap akhir. Peserta tidak boleh berhenti hanya pada pelatihan atau sertifikat.

Lulusan harus benar-benar mendapatkan akses pekerjaan yang legal, layak, dan sesuai kompetensi.

Dengan kata lain, rantai program harus berjalan utuh: mulai dari pendidikan dan pelatihan, penguasaan bahasa, sertifikasi, proses penempatan, perlindungan selama bekerja, hingga kepulangan ke Tanah Air.

Hal itu dinilai penting untuk mencegah pekerja migran terjebak dalam persoalan klasik, seperti penempatan ilegal, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, upah tidak dibayarkan, hingga berbagai bentuk pelanggaran hak pekerja.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan dan pelindungan pekerja migran, Muh Haris juga menyoroti perubahan target peserta program pada 2026.

Target yang sebelumnya mencapai 80.000 peserta disesuaikan menjadi 40.000 peserta karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

Menurutnya, perubahan target tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Pengurangan jumlah peserta jangan sampai berimbas pada kualitas program.

Sebaliknya, peserta yang berhasil masuk program harus mendapatkan pelatihan secara maksimal dan benar-benar memiliki kesiapan untuk memasuki pasar kerja global.

Muh Haris memastikan DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaan SMK Go Global berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Muh Haris juga mendorong adanya penguatan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia industri, serta perusahaan penempatan pekerja migran.

Lulusan SMK, menurut dia, harus mendapatkan bekal yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.

Tak cukup hanya menguasai keterampilan teknis. Kemampuan bahasa asing, sertifikasi internasional, pemahaman budaya kerja, serta pengalaman kerja juga menjadi modal penting.

Pasalnya, persaingan tenaga kerja saat ini tidak lagi terjadi antardaerah atau antarprovinsi. Anak-anak muda Indonesia harus berhadapan dengan pekerja dari berbagai negara yang sama-sama memburu peluang di pasar kerja internasional.

Karena itu, pendidikan vokasi harus benar-benar terkoneksi dengan kebutuhan industri global.

“Dengan kompetensi yang tepat, sertifikasi yang diakui, dan kemampuan bahasa asing yang baik, lulusan SMK akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar kerja internasional,” terang Muh Haris.

Pembentukan Satuan Tugas Percepatan SMK Go Global yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga juga mendapat apresiasi dari Muh Haris.

Namun, ia mengingatkan agar satgas tersebut tidak berhenti pada pembentukan struktur dan rapat koordinasi.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus menghasilkan langkah konkret di lapangan. Jangan sampai program justru tersendat karena tumpang tindih kewenangan atau birokrasi yang berbelit.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap lembaga memiliki tugas dan indikator kinerja yang jelas sehingga seluruh tahapan program dapat berjalan cepat dan terukur.

Lebih jauh, Muh Haris melihat Program SMK Go Global memiliki dampak yang lebih besar daripada sekadar membuka lapangan pekerjaan.

Jika berjalan baik, program tersebut berpotensi meningkatkan kualitas SDM Indonesia sekaligus menambah devisa negara melalui remitansi pekerja migran.

Lebih penting lagi, keberadaan pekerja migran profesional dapat memperkuat citra Indonesia di mata dunia.

Pekerja migran Indonesia diharapkan tidak lagi identik dengan tenaga kerja berupah rendah, tetapi dikenal sebagai tenaga profesional yang memiliki keterampilan dan etos kerja tinggi.

“Saya berharap Program SMK Go Global menjadi titik awal transformasi besar dalam pembangunan SDM Indonesia. Kita ingin semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang bekerja di luar negeri bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kompetensinya diakui dunia,” kata Muh Haris.

Ia berharap para pekerja migran yang kelak bekerja di berbagai penjuru dunia dapat menjadi representasi positif Indonesia.

“Dengan demikian, pekerja migran Indonesia benar-benar menjadi duta bangsa yang profesional, bermartabat, dan mampu membawa kesejahteraan bagi keluarganya serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional,” pungkasnya. (*)