Sensus Ekonomi 2026 Tak Sekadar Hitung Angka, FGD di Semarang Dorong Partisipasi Warga dan Pengusaha

Laporan: Wahyu Widodo

KAB. SEMARANG | SUARAGLOBAL.COM — Data ekonomi yang akurat menjadi salah satu kunci penting dalam menentukan arah pembangunan. Pesan itu mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Hotel Wujil, Bergas, Kabupaten Semarang, Senin (24/8/2026).

Sekitar 100 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus membangun kesadaran publik mengenai pentingnya partisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026.

FGD menghadirkan Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Dr. Ali Said, M.A. serta Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., bersama sejumlah narasumber lainnya.

Forum tidak hanya menjadi ruang pemaparan mengenai sensus, tetapi juga membuka dialog antara BPS, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Berbagai pihak diajak memahami bahwa sensus ekonomi bukan sekadar agenda pendataan rutin.

Lebih jauh, hasil pendataan tersebut akan menjadi gambaran mengenai aktivitas dan kondisi perekonomian masyarakat. Data yang terkumpul diharapkan mampu menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dalam paparannya, Ali Said menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki posisi penting untuk memperoleh gambaran ekonomi secara lebih komprehensif.

Menurutnya, informasi mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk membaca kondisi perekonomian secara lebih utuh.

“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran ekonomi yang lebih lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan,” ujar Ali Said.

Ia menilai keberhasilan sensus sangat bergantung pada kualitas informasi yang diberikan masyarakat maupun pelaku usaha.

Karena itu, keterbukaan menjadi salah satu faktor penting. Semakin benar dan lengkap informasi yang diberikan, semakin baik pula kualitas data yang dapat dihasilkan.

Ali Said pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk tidak menganggap sensus sebagai beban. Sebaliknya, partisipasi dalam pendataan merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Pesan senada disampaikan Abdul Fikri Faqih. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus memiliki pijakan data yang kuat agar mampu menjawab persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.

“Kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan data yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita dukung bersama agar menghasilkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi dasar bagi kebijakan yang tepat sasaran,” ungkap Abdul Fikri Faqih.

Menurutnya, data bukan sekadar angka yang tersimpan dalam dokumen. Data memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, termasuk dalam membaca potensi ekonomi, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan dunia usaha.

Tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sebaliknya, data yang lengkap dan berkualitas dapat membantu pemerintah maupun pemangku kepentingan menyusun program pembangunan secara lebih terukur.

Abdul Fikri juga menyoroti pentingnya sinergi antara BPS, pemerintah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas sensus maupun lembaga statistik. Seluruh elemen memiliki peran masing-masing.

Masyarakat dan pelaku usaha, misalnya, memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang dibutuhkan secara benar. Sementara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu membangun suasana yang mendukung pelaksanaan sensus.

Partisipasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa data ekonomi memiliki manfaat jangka panjang.

Suasana FGD juga dimanfaatkan peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai pandangan terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Dialog tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat pemahaman peserta sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan efektif.

Forum diharapkan mampu menjembatani kebutuhan BPS dalam memperoleh data dengan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat pendataan.

Dengan komunikasi yang terbuka, potensi kesalahpahaman di lapangan diharapkan dapat diminimalkan.

FGD tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas hasil sensus tidak hanya ditentukan oleh metode pendataan, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan keakuratan informasi yang diberikan responden.

Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya bukan hanya tentang mencatat aktivitas ekonomi yang berlangsung hari ini. Lebih dari itu, hasilnya diharapkan dapat memberikan potret yang menjadi referensi untuk membaca arah perekonomian ke depan.

Data yang akurat dapat membantu menggambarkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Dari sanalah kebijakan pembangunan dapat dirancang agar semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Melalui FGD di Kabupaten Semarang tersebut, sinergi antara BPS, pemerintah, legislatif, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan semakin kuat.

Sebab, suksesnya Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya bukan hanya soal bagaimana data dikumpulkan, tetapi juga bagaimana seluruh elemen masyarakat bersedia ikut mengambil bagian.

Data yang benar hari ini adalah salah satu bekal penting untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan ekonomi Indonesia pada masa mendatang. (*)